SYARAT KETENTUAN KEADAAN KAHAR DI PADI UMKM YANG WAJIB ANDA KETAHUI

 

Pada platform pengadaan barang pemerintah yaitu PaDi UMKM ini, perlu dipertimbangkan transaksi dalam berbagai situasi. Para pengguna wajib menyetujui bahwa PaDi UMKM tidak bertanggung jawab kepada Pengguna terhadap setiap kerugian akibat kendala, hambatan bahkan adanya keterlambatan sebuah transaksi terlaksana, kemudiam ada juga dari syarat dan juga ketentuan yang berasal dari PaDi UMKM yang mana secara real ada keadaan kahar (force majeure) maupun keadaan atau kondisi apapun di luar kendali PaDi UMKM dan Pengguna, termasuk namun tidak terbatas pada :

Keadaan kahar pertama pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah pemogokan kerja, blokade/lock-out wilayah/daerah tertentu secara paksa.

Keadaan kahar kedua pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah kekacauan, gempuran tentara, agresi, dentuman, bahaya serta serbuan teroris, perang dalam wujud bahaya ataupun perencanaan( bagus diklaim ataupun tidak diklaim oleh lembaga yang berhak bagi peraturan perundang- undangan).

Keadaan kahar ketiga pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah angin besar, banjir bandang, guncangan dunia, tanah gogos, wabah penyakit meluas yang menimbulkan terhentinya kegiatan bidang usaha, kebakaran ataupun musibah yang lain.

Keadaan kahar keempat pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah tidak berjalan dengan bagus atau tidak dimungkinkannya pengoperasionalan pemindahan sepur, pesawat hawa barang serta ataupun perlengkapan pemindahan yang lain bagus khalayak ataupun swasta.

Keadaan kahar kelima pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah tidak berjalan dengan bagus atau tidak dimungkinkannya pengoperasionalan serta pemakaian sistem serta ataupun jaringan telekomunikasi khalayak ataupun swasta.

Keadaan kahar keenam pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah kebijakan, peraturan perundang-undangan, pembatasan dari pemerintah/instansi yang berwenang secara hukum.

Keadaan kahar ketujuh pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah didapatinya kerusakan pada jaringan komputer serta internet pada sistem PaDi UMKM.

Keadaan kahar kedelapan pada platform pengadaan barang pemerintah ini yang harus disetujui adalah Dalam perihal adanya force majeure yang mana baik PaDi UMKM ataupun Konsumen, hingga Pihak yang hadapi force majeure bertanggung jawab memberitahukan dengan cara tercatat pada Pihak yang lain dalam durasi 3( 3) hari almanak semenjak dikala terbentuknya insiden itu, kelengahan ataupun keterlambatan dalam penuhi peranan pemberitahuan itu, menyebabkan tidak diakuinya insiden diartikan selaku force majeure.

Pasar Digital (PaDi) UMKM adalah platform digital pengadaan barang pemerintah yang sinergi bersama BUMN untuk memonitor kontribusi BUMN terhadap UMKM di seluruh Indonesia. Fitur PaDi UMKM meliputi Control Tower Dashboard yang menjadi pusat data dan informasi real time UMKM Indonesia, PaDi UMKM B2B yaitu Pasar Digital bagi BUMN untuk berbelanja langsung ke UMKM dengan konsep B2B, PaDi UMKM B2C yang membantu UMKM untuk mengakses pasar B2C lewat berbagai marketplace secara terpusat, dan PaDi UMKM Financing yang membantu pengembangan UMKM melalui fasilitas pembiayaan.

Tinggalkan komentar